" />

Profil

  1. Bersamaan dengan era reformasi yang dimulai tahun 1998 telah banyak terjadi perubahan penting di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang menjadi tonggak dimulainnya era reformasi gelombang pertama. Perubahan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945. Pada perkembangannya reformasi dibidang birokrasi pemerintahan mengalami ketertinggalan dibanding reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada permasalahan internal maupun tantangan eksternal sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik global, regional dan nasional dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pelayanan Polri secara cepat, tepat dan akuntabel maka Polri melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mereformasi bidang instrumental, struktural dan kultural namun hasilnya dirasakan belum optimal maka dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Polri melaksanakan program reformasi birokrasi dan tahap sekarang memasuki pelaksaan reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014;
  2. Reformasi Birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip – prinsip Clean Government and Good Governance, yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang di perlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Didalam reformasi Birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan serta dapat dirasakannya hasil – hasil pembangunan secara nyata oleh Masyarakat;
  3. Penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan serta dapat dirasakannya hasil – hasil pembangunan secara nyata oleh Masyarakat;
  4. Ditlantas Polda Aceh mempunyai tugas mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, diharapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut Ditlantas dapat meningkatkan kinerja lalu lintas dimasa mendatang. Lalu Lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bila terganggu seperti tidak aman, tidak tertib, tidak lancar tentu berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, juga akan menggganggu/berpengaruh terhadap produktifitas perekonomian khususnya di Propinsi Aceh. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Dit Lantas Polda Aceh mengacu pada program Reformasi Birokrasi Polri dan Reformasi Birokrasi Nasional untuk sepenuhnya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dit Lantas Polda Aceh.
  5. Dit Lantas Polda Aceh dalam rangka menuju pelayanan prima Ditlantas Polda Aceh menciptakan program unggulan yang menjabarkan serta mengimplementasikan pokok-pokok yang tertuang dalam RPJM 2010 – 2004 .