" />

Thursday, 16 May 2013

Kantor Samsat tanpa Bentakan dan Kutipan

Penulis: admin 3

PERATURAN Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2013 dan Nomor 22 Tahun 2013 dinilai oleh Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol Unggul Sedyantoro sangat membantu masyarakat. “Untuk melaksanakan kedua peraturan itu, semua aparatur polisi yang bertugas di Kantor Samsat wajib memberikan pelayanan yang maksimal, ramah, murah senyum, jujur, ikhlas, dan tanpa kutipan,” kata Unggul.

Menurut Unggul, masa pelaksanaan kedua kebijakan Gubernur Aceh yang sangat membantu rakyat itu bertepatan pada masa bulan bakti menjelang peringatan HUT Kepolisian RI pada 1 Juli 2013. “Maka polisi lalu lintas yang bertugas di Kantor Samsat wajib membantu pemilik kendaraan bermotor yang ingin memutasikan kendaraan non-BL ke BL dengan baik, tulus, ikhlas, tanpa ada bentakan dan kutipan,” tegasnya mengulangi.

Pernyataan kesiapan untuk melaksanakan kedua peraturan gubernur itu juga disampaikan Kepala Cabang PT Jasa Raharja Banda Aceh, H Jajang Miharja SE. “Kami siap melaksanakan kedua kebijakan baru gubernur yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama mengenai penghapusan tunggakan PKB di bawah tahun 2012. Kebijakan ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat di desa dan perkotaan untuk membayar pajak kendaraannya kembali ke Kantor Samsat terdekat,” kata Jajang.

Dengan membayar pajak dan membayar asuransi Jasa Raharja, kata Jajang, jika terjadi kecelakaan, pemilik kendaraan bisa mendapat pengobatan dan santunan dari PT Jasa Raharja. “Sebaliknya, jika pajak kendaraan bermotor dan asuransi sudah mati, pengurusan santunan asuransi bagi korban kecelakaan menjadi sulit,” ujarnya.

Pimpinan DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi yang dimintai tanggapannya terhadap kebijakan Gubernur Aceh membebaskan biaya mutasi non-BL ke BL dan pengampunan tunggakan PKB di bawah tahun 2012, mengatakan, pelaksanaan peraturan itu harus sering dievaluasi oleh masing-masing pejabat teknis.

Sebab, kata Sulaiman Abda, penerapan di lapangan bisa saja berbeda dari arahan pimpinan. Dalam ketentuannya, semua biaya dihapus, kecuali pajak pada tahun berjalan dan asuransi yang harus dibayar. Dalam prakteknya akan muncul berbagai kutipan dengan berbagai dalih. “Makanya harus sering-sering dipantau dan dievaluasi. Harus sering turun ke loket-loket pembayaran di Kantor Samsat kabupaten/kota. Kalau perlu lakukan penyamaran atau pasang petugas intel di loket untuk memastikan apakah pelayanan yang dijalankan petugas di lapangan sudah sesuai ketentuan atau belum,” demikian Sulaiman Abda.

Serambi Indonesia

Komentar